Sejarah

cropped-IMG-20160412-WA0016.jpg

80 negara telah menerima dan mendukung pertumbuhan perbankan dan berbagai bentuk lembaga keuangan syariah lainnya. Dari total asset 1,3 triliun dolar AS pada tahun 2011, menjadi 2,5 triliun pada tahun 2014, membuktikan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2013, berdasarkan rangkin dari Islamic Forum Country Index (IFCI) Islamic Finance Indonesia berada di peringkat 5 dunia, setelah Iran, Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara berdasarkan ICD Thomson Reuthers, Islamic Finance Development Indicator 2014, dalam hal jumlah asset, Indonesia berada pada peringkat 9 setelah Malaysia, Saudi Arabia, Iran, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Turki. Beberapa data tersebut, selain menunjukkan perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah yang siginfikan, juga sekaligus menggambarkan tantangan bagi Indonesia, mengingat Indonesia berpenduduk terbanyak dibandingkan negara lainnya tersebut di atas.

Terkait permasalahan dan tantangan tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengendali industri perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia telah merumuskan roadmap Perbankan Syariah 2015-2019. Hal ini penting guna mengoptimalkan peningkatan dan pertumbuhan perbankan syariah, agar dapat berkontribusi lebih banyak bagi kesejahteraan umat. Salah satu isu penting yang diangkat dala roadmap tersebut ialah, belum memedahinya kuantitas dan kualitas SDM, yang sangat diperlukan dalam mendukung perkembangan perbankan syariah. Berdasarkan isu terbut, maka salah satu arah kebijakan OJK dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pendukung. Hal tersebut diwujudkan dalam salah satu priototas program kerja Peningkatan Kerjasama Antara Regulator dengan Perguruan Tinggi/Lebaga Riset Domestik maupun Internasionaldalam rangka sinergi kebijakan perbankan syariah.

Seiring dengan perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah tersebut, pada berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, telah didirikan pusat-pusat kajian ekonomi Islam, bahkan sampai dalam bentuk program studi secara mandiri. Upaya demikian tidak hanya terjadi pada penyelenggara pendidikan tinggi tingkat sarjana, melainkan pada program Magister dan Doktor. Namun demikian, hingga saat ini, SDM yang dihasilkan masih belum dapat mencukupi kebutuhan dan permintaan pasar. Di sisi lain, cara paling banyak ditempuh dalam memperoleh SDM bagi perbankan syariah dengan mengambil SDM perbankan konvensional. Salah satu dampak dari realitas tersebut antara lain ialah masih cukup kuatnya nuansa paradigma konvensional dalam menangani perbankan syariah. Hal ini selain tidak sesuai dengan filosofi perbankan syariah. Bahkan dalam jangka panjang, persoalan tersebut dapat menjadi bumerang yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap citra perbankan syariah. Problematika demikian juga diakui oleh Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO). Bahkan persoalan SDM saat ini merupakan tantangan terbesar dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka Perguruan Tinggi merupakan institusi yang paling tepat dan sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung dan mengatasi problematika SDM. Berbagai bentuk kajian ilmiah perbankan dan keuangan Islam dari perspektif ekonomi telah cukup banyak dilakukan dan terus tumbuh dan berkembang. Hal tersebut, selain beragam pendidikan formal seperti dikemukakan di atas, juga dapat dilihat dari berbagai asosiasi dan organisasi berbasis ilmu ekonomi, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Pusat Kajian Ekonomi Islam dan masih banyak lagi. Keseluruhan pusat-pusat kajian tersebut memberikan input yang besar terhadap pembentukan kurikulum ekonomi Islam pada fakultas-fakultas ekonomi. Sementara, kajian dari perpektif hukum, belum banyak mendapat perhatian. Sementara, dalam setiap aktivitas ekonomi, selalu melekat aspek hukum. Oleh karenanya, sudah semestinya, tingginya perhatian kajian-kajian ekonomi Islam juga dapat diimbangi dengan perhatian pada kajian-kajian dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Islam.

Berdasar pada keprihatinan di atas, pada tahun 2012, Pusat Kajian Hukum dan Ekonomi Islam (PUKAHESI) Fakultas HukumUniversitas Diponegoro melontarkan gagasan dan konsep Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI). Ide tersebut didasarkan pada pemikiran dan harapan agar para pengajar dan atau peneliti Hukum Ekonomi Islam dapat berpartisipasi secara berarti, dalam memenuhi kebutuhan SDM tersebut di atas. Konsep pemikiran yang dilontaran di sela-sela acara Seminar Nasional dan Call for Papers di FH UNDIP pada tanggal 20 September 2012 tersebut baru terealisasi pada tahun 2015 dalam moment Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan di FH UNDIP juga.  Dengan demikian, harapan agar ilmu hukum dapat terus mendukung perkembangan hukum Islam di Indonesia pada umumnya, serta hukum ekonomi Islam pada khususnya lebih mudah direalisasikan secara berkelanjutan